Anggaran pendidikan berada di peringkat ke 8 dan 11. Jika kita amati postur anggaran yang demikian, pendidikan tidak dianggap penting. Padahal tuntutan perbaikan kualitas pendidikan disuarakan dari mana mana. Meskipun anggaran besar tidak dengan sendirinya menyelesaikan problem pendidikan, tapi dengan anggaran peringkat ke 8 dan ke 12, menunjukkan bagaimana visi pemerintahan terhadap perbaikan sumber daya manusia.
Yang cukup menggelikan adalah besarnya anggaran pertahanan keamanan, yang totalnya 892 triliun dalam 4 tahun. Apakah negara ini dalam bahaya pertahanan dan keamanan yang menghawatirkan? Sehingga bahayanya mengalahkan persoalan lost generation. Bonus demografi tidak dimanfaatkan pemerintah membangun SDM yang handal di masa depan.
32 tahun masa orde baru berkuasa militer sepenuhnya menguasai seluruh sektor kehidupan, demokrasi tiarap, kebebasan berpendapat terkekang, supremasi militer atas sipil luar biasa. Apabila pada masa masa itu anggaran militer besar mungkin dapat diterima, karena hegemoni anggaran sepenuhnya berada di tangan militer.
Tetapi 4 tahun terakhir kendali pemerintahan di tangan sipil, tetapi mengapa anggaran pertahanan keamanan lebih prioritas dibandingkan dengan pendidikan.
Apakah itu pertanda bahwa pemerintahan sipil kita dikuasai dan dikendalikan kekuatan polisi dan militer? Demokrasi yang kita nikmati masih berhenti pada demokrasi prosedural belum masuk kepada demokrasi substansial.
Negara negara maju yang dulunya lemah seperti Jepang dan Korea Selatan, memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, melalui pendidikan. Celakanya negara kita, tidak belajar dari pengalaman keberhasilan negara lain.
Apakah anggaran pendidikan juga berada di pos anggaran kementerian agama? Mari kita lihat. Anggaran agama sebesar 250 triliun. Kementerian agama mengurusi segala urusan, segala agama dan segala pendidikan. Pendidikan Islam berada dalam satu direktorat jenderal. Direktorat pendidikan Islam mengurus mulai dari busthanul athfal, madarasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan PTK. Padahal di bawahnya ada pesantren yang jumlah puluhan ribu dengan santri jutaan, kurang mendapat anggaran pemerintah. Sekolah madrasah swasta dan madrasah diniyah juga berada di bawa direktorat jenderal ini, juga tidak mendapat perhatian yang sama.
Jika melihat postur anggaran APBN tersebut, mayoritas pendidikan di Indonesia ditangani oleh swasta, anggarannya dari masyarakat bukan dari negara. Jadi negara ini mau melangkah ke mana, lihatlah kecenderungan anggarannya. Indonesia, terutama pemerintah tahu persis masalah utama kita adalah sumber daya manusia, dan pendidikan adalah solusinya. Tapi dengan sengaja memprioritaskan anggarannya pada anggaran pertahanan dan keamanan, bukan pendidikan. Ada apa?
Joko sembung naik becak
Gak nyambung cak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar