MALAYSIA – Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate, Dr. Abd. Rauf Wajo, M.Ag., mengikuti kegiatan International Conference yang diselenggarakan di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Malaysia. Keikutsertaan tersebut merupakan bagian dari upaya FEBI IAIN Ternate dalam memperkuat jejaring akademik internasional sekaligus memperluas kontribusi pemikiran terhadap berbagai persoalan ekonomi kontemporer yang dihadapi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Konferensi internasional ini menjadi ruang pertemuan akademisi, peneliti, praktisi, dan peserta dari berbagai latar belakang untuk bertukar gagasan, menyampaikan hasil kajian, serta mendiskusikan tantangan ekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah persoalan meningkatnya biaya hidup atau cost of living, yang saat ini menjadi tantangan penting bagi rumah tangga, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan di kedua negara.
Salah satu tema yang menjadi pembahasan dalam forum tersebut adalah “Dompet Menjerit: Tantangan dan Strategi Menghadapi Biaya Hidup di Malaysia dan Indonesia” (The Cost of Living Challenges and Strategies in Malaysia and Indonesia). Tema ini dipilih karena persoalan biaya hidup tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga barang dan jasa, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas hidup di tengah perubahan kondisi ekonomi. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dapat menimbulkan tekanan terhadap anggaran keluarga. Dalam situasi tertentu, kenaikan pengeluaran yang tidak diikuti peningkatan pendapatan akan mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pembahasan biaya hidup perlu ditempatkan sebagai persoalan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan, ketahanan rumah tangga, dan keadilan sosial.
Dalam perspektif ekonomi makro, biaya hidup memiliki hubungan erat dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan, produktivitas, serta kebijakan pemerintah. Inflasi yang berlangsung secara terus-menerus dapat menurunkan daya beli masyarakat apabila peningkatan pendapatan tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Ketika harga pangan, energi, transportasi, dan kebutuhan dasar lainnya meningkat, ruang anggaran untuk tabungan, pendidikan tambahan, kesehatan, dan investasi keluarga menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, persoalan biaya hidup tidak cukup dianalisis hanya melalui angka inflasi secara agregat, tetapi juga perlu memperhatikan bagaimana perubahan harga memengaruhi kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan dan pola konsumsi yang berbeda.
Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda, tetapi keduanya menghadapi tantangan yang relatif serupa dalam menjaga keterjangkauan kebutuhan hidup masyarakat. Perbedaan struktur pasar, kebijakan subsidi, sistem perpajakan, tingkat upah, pola konsumsi, dan kondisi geografis menyebabkan dampak kenaikan biaya hidup tidak selalu sama di setiap wilayah. Di Indonesia, karakteristik negara kepulauan membuat biaya distribusi barang dan jasa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi disparitas harga antardaerah. Masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses transportasi terbatas dapat menghadapi harga kebutuhan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di pusat-pusat perdagangan. Sementara itu, Malaysia juga menghadapi dinamika biaya hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan kawasan, biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan perkotaan. Perbandingan kedua negara dalam konferensi tersebut menjadi penting untuk memahami bahwa persoalan biaya hidup memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi lokal.
Salah satu persoalan mendasar yang perlu diperhatikan adalah hubungan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Besarnya pendapatan nominal tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan apabila biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar juga mengalami peningkatan. Sebagai contoh, keluarga yang mengalami kenaikan pendapatan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik jika kenaikan tersebut terserap oleh peningkatan biaya pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, pengukuran kesejahteraan perlu memperhatikan pendapatan riil, yaitu kemampuan pendapatan untuk memperoleh barang dan jasa. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah uang yang diterima, tetapi juga oleh daya beli dan kemampuan rumah tangga mempertahankan standar kehidupan yang layak. Isu tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam mendiskusikan strategi menghadapi tekanan biaya hidup di Indonesia dan Malaysia.
Kelompok masyarakat berpendapatan rendah merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi peningkatan biaya hidup. Rumah tangga dengan penghasilan terbatas umumnya memiliki ruang penyesuaian anggaran yang lebih kecil karena sebagian besar pendapatan telah dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Kenaikan harga beras, minyak goreng, sayuran, bahan bakar, dan biaya transportasi dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan lainnya. Bahkan, sebagian rumah tangga mungkin terpaksa mengurangi kualitas konsumsi pangan, menunda kebutuhan kesehatan, atau membatasi pengeluaran pendidikan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan dan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian biaya hidup harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk pekerja informal, buruh, masyarakat pesisir, pelaku usaha mikro, keluarga berpenghasilan tidak tetap, dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses ekonomi terbatas.
Pembahasan dalam konferensi juga relevan dengan kondisi mahasiswa dan keluarga yang menghadapi peningkatan kebutuhan pendidikan. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup pembayaran administrasi atau biaya kuliah, tetapi juga kebutuhan tempat tinggal, makanan, transportasi, buku, perangkat digital, dan akses internet. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar daerah, terutama wilayah kepulauan, kebutuhan tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi keluarga. Kenaikan biaya hidup di kota tempat mahasiswa menempuh pendidikan dapat memengaruhi keberlanjutan studi apabila tidak diimbangi dukungan ekonomi yang memadai. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung akses pendidikan, seperti penguatan beasiswa, bantuan pendidikan, layanan konsultasi keuangan mahasiswa, dan program pemberdayaan ekonomi. Perspektif ini memperlihatkan bahwa persoalan biaya hidup bukan hanya isu rumah tangga, melainkan juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas.
Dari sudut pandang ekonomi Islam, persoalan biaya hidup memiliki hubungan erat dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Aktivitas ekonomi idealnya tidak hanya mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Konsep maqashid syariah memberikan landasan untuk memahami pentingnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks biaya hidup, perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan keterjangkauan pangan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Perlindungan terhadap akal berkaitan dengan akses pendidikan, sedangkan perlindungan terhadap harta mencakup pengelolaan pendapatan dan aset keluarga secara bertanggung jawab. Dengan demikian, strategi menghadapi biaya hidup dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan.
Strategi menghadapi tekanan biaya hidup perlu dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu kebijakan pemerintah dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas harga, memperbaiki distribusi barang, meningkatkan ketersediaan kebutuhan pokok, serta memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Penguatan produksi pangan lokal, dukungan kepada petani dan nelayan, perbaikan infrastruktur logistik, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan yang merugikan konsumen merupakan bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga. Selain itu, kebijakan pengupahan perlu mempertimbangkan perkembangan kebutuhan hidup dan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan subsidi dan bantuan sosial juga perlu dirancang secara efektif agar benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan koordinasi kebijakan yang baik, pemerintah dapat mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas perekonomian secara lebih luas.
Pada tingkat rumah tangga, pengelolaan keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk menghadapi perubahan biaya hidup. Keluarga perlu memiliki kemampuan menyusun anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan, membedakan kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan, serta mengendalikan pengeluaran yang tidak produktif. Perencanaan keuangan juga perlu memperhatikan dana darurat, tabungan pendidikan, perlindungan kesehatan, dan pengelolaan utang. Literasi keuangan menjadi semakin penting karena masyarakat dihadapkan pada berbagai pilihan produk keuangan, termasuk layanan digital yang menawarkan kemudahan transaksi dan pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut perlu disertai pemahaman mengenai risiko, biaya, kewajiban pembayaran, dan kemampuan finansial. Dalam perspektif keuangan syariah, pengelolaan keuangan keluarga juga dapat didasarkan pada prinsip keseimbangan, menghindari pemborosan, mengutamakan kebutuhan yang maslahat, serta menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi strategi penting dalam menghadapi tekanan biaya hidup. UMKM memiliki peran dalam menyediakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, pelaku UMKM juga menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bahan baku, biaya transportasi, keterbatasan modal, dan perubahan daya beli konsumen. Karena itu, dukungan kepada UMKM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas, efisiensi operasional, inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan perluasan akses pasar. Lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi melalui pembiayaan yang sesuai kebutuhan usaha, pendampingan manajemen keuangan, dan penguatan kapasitas kewirausahaan. Pengembangan UMKM yang produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat ketika menghadapi kenaikan biaya hidup.
Bagi FEBI IAIN Ternate, keikutsertaan Dekan dalam konferensi internasional tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat peran fakultas sebagai institusi akademik yang responsif terhadap persoalan ekonomi masyarakat. Isu biaya hidup dapat dikembangkan menjadi tema penelitian, diskusi ilmiah, bahan pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dan mahasiswa dapat melakukan kajian mengenai pola konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, literasi keuangan, ketahanan ekonomi keluarga, serta strategi UMKM dalam menghadapi kenaikan biaya produksi. Kajian tersebut dapat mengambil konteks Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, distribusi barang antarpulau, dan struktur ekonomi masyarakat yang beragam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi dalam konferensi internasional tidak hanya memperluas wawasan akademik, tetapi juga dapat mendorong lahirnya agenda penelitian yang berorientasi pada penyelesaian masalah lokal.
Kehadiran Dekan FEBI IAIN Ternate dalam forum internasional di UiTM Malaysia juga menjadi bagian dari upaya memperkuat internasionalisasi perguruan tinggi. Melalui forum akademik lintas negara, para peserta dapat membangun komunikasi, memperluas jaringan profesional, dan mengembangkan peluang kolaborasi penelitian maupun publikasi ilmiah. Isu biaya hidup Indonesia–Malaysia dapat menjadi pintu masuk bagi penelitian komparatif yang mengkaji perbedaan kebijakan ekonomi, pola konsumsi, sistem perlindungan sosial, dan strategi rumah tangga dalam menghadapi tekanan pengeluaran. Kolaborasi tersebut berpotensi menghasilkan pengetahuan yang lebih komprehensif karena melibatkan perspektif dan pengalaman dari dua negara. Selain itu, kegiatan konferensi dapat menjadi sarana bagi dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan gagasan, memahami perkembangan isu global, serta memperkuat reputasi akademik institusi. Internasionalisasi dengan demikian tidak hanya diukur dari partisipasi dalam kegiatan luar negeri, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam menghasilkan pengetahuan dan kerja sama akademik yang berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam International Conference di Universiti Teknologi MARA Malaysia, FEBI IAIN Ternate menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam diskusi akademik mengenai tantangan ekonomi kontemporer. Tema “Dompet Menjerit: Tantangan dan Strategi Menghadapi Biaya Hidup di Malaysia dan Indonesia” mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi seharusnya tidak hanya dinilai dari pertumbuhan produk domestik bruto atau peningkatan pendapatan nominal, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Kesejahteraan perlu dilihat melalui keterjangkauan kebutuhan dasar, daya beli, kesempatan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta kemampuan keluarga membangun ketahanan ekonomi. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk merumuskan strategi yang berkelanjutan. Partisipasi Dekan FEBI IAIN Ternate dalam konferensi ini diharapkan menjadi langkah yang mendorong pengembangan kajian ekonomi yang relevan, memperkuat kerja sama Indonesia–Malaysia, dan menghadirkan kontribusi akademik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar